Kementerian BUMN Tunggu Info Sri Mulyani soal Vaksin Berbayar

Jakarta, CNN Indonesia --

Kementerian BUMN menyatakan belum ada komunikasi dari Kementerian Keuangan maupun Kementerian Kesehatan mengenai rencana pengadaan vaksin mandiri atau berbayar pada tahun depan. Saat ini, kementerian masih menunggu kejelasan dari rencana pengadaan vaksin mandiri yang kembali diungkap Menteri Keuangan Sri Mulyani ke publik sejak Selasa (24/8) kemarin.

"Kami masih menunggu, itu saja," ujar Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga kepada CNNIndonesia.com, Rabu (25/8).

Lebih lanjut, Arya mengatakan kementerian belum mengetahui informasi apapun mengenai rencana vaksin mandiri itu. Termasuk soal berapa dana yang dianggarkan, siapa pelaksananya, jenis vaksin yang akan digunakan, hingga apakah BUMN akan dilibatkan seperti rencana vaksin mandiri beberapa waktu lalu, namun akhirnya dibatalkan.

"Kami belum paham ya, kalau dari BUMN belum paham, bisa ditanyakan ke Ibu Sri Mulyani saja ya. Kalau mengenai jenis vaksinnya, itu ada di Kemenkes, kami kan di BUMN ini hanya pelaksana saja," jelasnya.

Sebelumnya, rencana pengadaan vaksin mandiri kembali muncul dari mulut Sri Mulyani. Kabar itu diungkapkan bendahara negara saat menyampaikan tanggapan pemerintah atas pandangan umum para fraksi terhadap RUU APBN 2022 di Rapat Paripurna DPR ke-3 Masa Persidangan I 2021-2022.

Dalam tanggapannya, ia mengatakan pemerintah berencana mengadakan lagi program vaksin mandiri bagi masyarakat pada tahun depan. Namun, pemerintah tetap akan memberikan program vaksin gratis kepada masyarakat yang pendanaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Upaya percepatan vaksinasi dilakukan melalui pelaksanaan program vaksinasi yang dibiayai oleh APBN. Juga untuk tahun depan, ada skema vaksinasi mandiri pada kelompok masyarakat yang mampu," ungkap Ani, sapaan akrabnya.

[Gambas:Video CNN]

Kendati begitu, ia tidak memberi penjelasan lebih lanjut mengenai rencana program vaksin mandiri itu. Padahal sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memutuskan seluruh pemberian vaksin covid-19 akan dilakukan secara gratis kepada masyarakat, sehingga tidak ada yang mandiri atau berbayar.

Keputusan ini diambil Jokowi karena rencana vaksin mandiri menuai pro dan kontra di masyarakat. Vaksin mandiri tersebut merupakan program Vaksin Gotong Royong yang diselenggarakan melalui kerja sama dengan Kadin Indonesia maupun disalurkan oleh PT Kimia Farma Tbk.

"Presiden telah memberi arahan dengan tegas untuk vaksin berbayar yang rencananya disalurkan melalui Kimia Farma semua dibatalkan dan dicabut sehingga semua vaksin tetap dengan mekanisme yang digratiskan. Sehingga mekanisme seluruh vaksin, baik itu vaksin Gotong Royong maupun yang sekarang mekanisme sudah berjalan, digratiskan pemerintah," ujar Sekretaris Kabinet Pramono Anung pada Juli lalu.

(uli/agt)